Kamis, 31 Mei 2018 - 22:02:54 WIB

Komisi E DPRD Jatim Instruksikan Sekolah Taati Peraturan PPDB


Diposting oleh : Kang A"an
Kategori: Pendidikan - Dibaca: 63 kali

BeritaA1, Surabaya: Menjelang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2018/2019, Komisi E DPRD Jatim berharap dan meminta kepada semua lembaga sekolah untuk tidak memperjualbelikan bangku kosong.

Anggota legislatif menilai sudah seharusnya SMA/SMK yang dibawah kewenangan Pemprov untuk mengisi jatah kursi kosong sesuai sistem PPDB.

Anggota Komisi E DPRD Jatim, Muhammad Eksan mengatakan ada beberapa mekanisme yang bisa dilakukan seseorang sesuai sistem PPDB yang telah diterapkan di lembaga sekolah SMA/SMK yakni jalur reguler melalui tes, prestasi hingga bina warga. Oleh karena itu, dirinya berharap sekolah tidak melakukan penerimaan diluar hal tersebut.

“Jika pada saat proses pendaftaran ulang masih ada bangku kosong entah itu karena peserta didik mengundurkan diri atau dia punya alasan lain. Entah itu disebabkan tidak jadi melanjutkan sekolah karena ada pertimbangan lain. Ketika ada bangku kosong semacam itu tentu dalam hal ini jangan kemudian di perjualbelikan,” ujarnya Kamis (31/05/2018).

Eksan menegaskan bahwa jangan ada memasang harga tentu di bangku kosong atau kuota penerimaan siswa. Tetapi lebih pada mereka yang seharusnya berhak mengisinya. Yakni harus diisi bagi mereka peserta didik dengan kriteria yang pantas masuk.

“Seperti pada mereka yang cadangan itu yang dimasukkan. Mereka pasti ada nilai yang memenuhi kriterianya,” jelasnya.

Sementara itu Anggota Komisi E DPRD Jatim lainnya, Karimullah lebih menyoroti pada lembaga pendidikan SMA/SMK yang menerapkan uang daftar ulang berbeda pada setiap gelombang pendaftaran. Jangan sampai timbul sebuah persepsi negatif dari orang tua siswa. Sehingga timbul kekagetan dari orang tua karena tidak jumlah uang pendaftaran tidak sama dengan sebelumnya.

“Boleh lakukan kreasi-kreasi selama itu mengatakan pada perbaikan dan perlu ada sosialisasi yang jelas dan mantab. Agar tidak menimbulkan persepsi lain dari orang tua siswa,” urainya.

Karimullah berjanji akan melakukan fungsi pengawasannya untuk memantau kebijakan baru.

“Kita sebagai fungsi pengawasan memantau itu dengan lahirnya kebijakan baru. Tujuannya tidak lebih ialah memperhatikan sistem menjadi lebih baik. Pantauan kalau dianggap perlu menimbulkan sistem yang baik, maka akan kami lakukan,” tandasnya. Hid/ant



0 Komentar :



Isi Komentar :
Nama :
Website :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)