Selasa, 20 Februari 2018 - 11:51:22 WIB

DPRD Lumajang Gelar Rapat Paripurna


Diposting oleh : Kang A"an
Kategori: DAERAH - Dibaca: 323 kali

BeritaA1, Lumajang : Plt Bupati Lumajang, dr. Buntaran Supriyanto, M.Kes., membacakan jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap 10 Raperda dalam Rapat Paripurna II Lanjutan, di Gedung DPRD Kabupaten Lumajang, Senin (20/02/2018).

Ketua DPRD Kabupaten Lumajang, Agus Wicaksono, S. Sos., membuka Rapat Paripurna II Lanjutan, setelah anggota DPRD yang hadir telah memenuhi quorum, yaitu, 42 orang dari keseluruhan anggota dewan yang berjumlah 50 orang.

Dalam jawaban eksekutif tersebut,  Plt. Bupati menyampaikan, terkait e-KTP dilakukan percepatan. Setiap tahun Pemerintah Kabupaten Lumajang membuat pedoman untuk penggunaan D dana Desa terutama di bidang pendidikan dan kesehatan pada APBDes.

Sedangkan dalam hal  Raperda tentang Air Limbah Domestik, akan memaksimalan fungsi Unit Pelaksana Teknis.

Terkait dengan penambahan modal PD Semeru, adalah dalam upaya penyelamatan agar tetap eksis dan berkembang  dan  bisa menjadi perusahaan daerah yang mandiri.

Di sektor kesehatan, peningkatan pelayanan masyarakat, di tahun 2019 diupayakan seluruh puskesmas sudah terakreditasi dan dilakukan penyesuaian tarif pelayanan kesehatan.

Sedangkan mengenai raperda tentang pariwisata, upaya perpaduan pariwisata dan ekonomi itu sudah menjadi komitmen bupati.

Seiring dengan itu,  terus dipacu peningkatan kemampuan berbahasa asing bagi pramuwisata dan usaha kepariwisataan.

Tak hanya itu, masyarakat juga melakukan pola pendekatan CBT (Community Based Tourism) agar masyarakat terdampak atas keberadaan pembangunan kepariwisataan sebagai bentuk multi flayer effect pembangunan kepariwisataan.

Untuk raperda penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang berkaitan dengan pengaturan pendaftaran dan perizinan serta sanksi administratif bagi lembaga sudah diakomodir BAB X Raperda Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Terkait bantuan hukum bagi masyarakat miskin, Pemerintah sedang mempertimbangkan posko perlindungan hukum pada 21 kecamatan.

Di akhir sidang paripurna II lanjutan, Ketua DPRD Kabupaten Lumajang meminta agar Tim Pansus dari masing-masing fraksi segera melakukan rapat guna menentukan pembahasan lebih lanjut dari 10 Raperda.

Tambahnya, ia juga meminta kepada Sekretaris Daerah, Drs. Gawat Sudarmanto agar segera membentuk dua tim asistensi terhadap 10 raperda,sehingga, pembahasan terhadap 10 raperda itu bisa selesai sesuai dengan jadwal.

Pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap 10 Raperda dalam Rapat Paripurna II Lanjutan, di Gedung DPRD Kabupaten Lumajang, Senin (19/02/2018).

Ketua DPRD Kabupaten Lumajang, Agus Wicaksono, S. Sos., membuka Rapat Paripurna II Lanjutan, setelah anggota DPRD yang hadir telah memenuhi quorum, yaitu, 42 orang dari keseluruhan anggota dewan yang berjumlah 50 orang.

Dalam jawaban eksekuti tersebut,  Plt. Bupati menyampaikan, terkait e-KTP dilakukan percepatan. Setiap tahun Pemerintah Kabupaten Lumajang membuat pedoman untuk penggunaan Dana Desa terutama di bidang pendidikan dan kesehatan pada APBDes.

Sedangkan dalam hal  Raperda tentang Air Limbah Domestik, akan memaksimalan fungsi Unit Pelaksana Teknis.

Terkait dengan penambahan modal PD Semeru, adalah dalam upaya penyelamatan agar tetap eksis dan berkembang  dan  bisa menjadi perusahaan daerah yang mandiri.

Di sektor kesehatan, peningkatan pelayanan masyarakat, di tahun 2019 diupayakan seluruh puskesmas sudah terakreditasi dan dilakukan penyesuaian tarif pelayanan kesehatan.

Sedangkan mengenai raperda tentang pariwisata, upaya perpaduan pariwisata dan ekonomi itu sudah menjadi komitmen bupati.

Seiring dengan itu,  terus dipacu peningkatan kemampuan berbahasa asing bagi pramuwisata dan usaha kepariwisataan.

Tak hanya itu, masyarakat juga melakukan pola pendekatan CBT (Community Based Tourism) agar masyarakat terdampak atas keberadaan pembangunan kepariwisataan sebagai bentuk multi flayer effect pembangunan kepariwisataan.

Untuk raperda penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang berkaitan dengan pengaturan pendaftaran dan perizinan serta sanksi administratif bagi lembaga sudah diakomodir BAB X Raperda Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Terkait bantuan hukum bagi masyarakat miskin, Pemerintah sedang mempertimbangkan posko perlindungan hukum pada 21 kecamatan.

Di akhir sidang paripurna II lanjutan, Ketua DPRD Kabupaten Lumajang meminta agar Tim Pansus dari masing-masing fraksi segera melakukan rapat guna menentukan pembahasan lebih lanjut dari 10 Raperda.

Tambahnya, ia juga meminta kepada Sekretaris Daerah, Drs. Gawat Sudarmanto agar segera membentuk dua tim asistensi terhadap 10 raperda,sehingga, pembahasan terhadap 10 raperda itu bisa selesai sesuai dengan jadwal. Ant



0 Komentar :



Isi Komentar :
Nama :
Website :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)