Senin, 19 Februari 2018 - 20:06:24 WIB

Sejumlah LSM dan Puluhan Warga Jember Menggelar Aksi Demo di Kejaksaan Negeri Jember


Diposting oleh : Kang A"an
Kategori: DAERAH - Dibaca: 234 kali

BeritaA1 Jember : Gabungan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat -LSM bersama puluhan warga Jember Jatim gelar aksi demo di depan Kejaksaan Negeri Jember. Konsorsium Lembaga Swadaya Masyarakat untuk Jember Baru Bebas KKN meminta Kejaksaan Negeri Jember menindak lanjuti laporan dugaan penyelewengan pengelolaan Tanah Kas Desa Lojejer tahun 2017.

Mereka menduga telah terjadi penyalahgunaan wewenang serta penyelewengan anggaran yang dilakukan oknum kepala desa setempat atas sewa- menyewa tanah kas desa dengan nilai ratusan juta. Perwakilan aksi, Jumadi mengatakan persoalaan itu sebelumnya telah dilaporkan kepada pihak Inspektorat dan Kejaksaan, namun belum mendapat kepastiaan.

"Pada tanggal 9 Juni 2017 masyarakat melaporkan persoalaan ini kepada pihak Kejaksaan, dan tanggal 18 Agustus 2017 juga masyarakat melaporkan kepada pihak Inspektorat, namun tidak ada kepastiaan," ujarnya, "Senin (19/2/2018).

Menurut Jumadi, atas laporan yang disampaikan, masyarakat juga menyertakaan sejumlah bukti dokumen terkait dugaan penyelewengan tersebut. Kepala Desa juga dinilai telah menyalahi mekanisme dalam pengelolaan TKD.

"sewa menyewa TKD tidak melalui mekanisme lelang dan mekanisme pengelolaan APBDes, pembayaran dari penyewa senilai 300 juta pada juni 2016 tidak melalui bendahara desa melainkan diserahkan kepada perangkat desa dirumah penyewa tanpa kwitansi, selanjutnya pada oktober 2016 penyewa kembali menyerahkan 240 juta langsung kepada kepala desa sehingga totalnya 540 juta itu berdasar kwitansi yang dibuat bulan oktober," terangnya.

Menanggapi tuntutan sejumlah LSM itu, Kepala Seksi Intelejen Kejaksaan Negeri Jember, Agus Kurniawan menyatakan tetap akan menyikapi persoalaan itu sesuai aturan dan SOP yang berlaku.

"kita akan kordinasikan dengan aparatur pemerintah daerah dalam kaitan ini pihak Inspektorat, apakah sudah ada pemeriksaan lebih lanjut, setelah ada rekomendasi dari pihak inspektorat jika disitu dinyatakan bukan bagian pelanggaran administrasi dan ditemukan adanya dugaan tindak pidana maka baru bisa kita tindak lanjuti," tandasnya.

Agus menegaskan Dalam kaitan penanganan sebuah perkara hukum, pihak kejaksaan berkomitmen berpegang teguh kepada profesionalisme penegakaan hukum tanpa bisa diintervensi oleh kepentingan atau pihak manapun.

"jika ada bukti permulaan yang cukup untuk perkara pidana maka akan kita tindak lanjuti dalam tahap penyelidikan, jika itu korupsi maka akan kita limpahkan ke penyidik pidsus, jika masuk pidana umum kita serahkan kepada kepolisiaan, kalau itu menyangkut uusan perdata maka akan kita teruskan ke pihak urusan tata negara," pungkasnya.

Usai melakukan penyampaiaan aspirasi dan audensi, puluhan massa akhirnya membubarkan diri dengan dikawal ketat ratusan personil Kepolisiaan Polres Jember yang berjaga mengamankan jalannya aksi tersebut. Di/Ton



0 Komentar :



Isi Komentar :
Nama :
Website :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)